Pengaruh Globalisasi terhadap Perekonomian Lokal dan Regional

Oleh: Anton Soeharsono, SP, MA

Banyak para cendekiawan memperdebatkan apakah globalisasi berdampak positif ataukah malah mengakibatkan kerugian pada perekonomian terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Artikel ini secara singkat akan mengupas apakah sebenarnya globalisasi itu, bagaimana sejarahnya, siapa saja sebenarnya yang sangat berperan dan aktif mendorong terjadinya globalisasi, apa saja sebenarnya baik buruknya bagi kita serta bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian regional dan lokal. Apakah globalisasi itu?

Pengertian globalisasi sendiri dapat diinterpretasikan berbagai macam. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses ‘global network’ dan interaksinya dalam suatu pembangunan ekonomi dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait didalamnya (Potter 2001), sedangkan Burgman (2003) menginterpretasikan globalisasi sebagai suatu yang berhubungan dengan global neo-libaralisme dan pasar bebas. Sosiolog lainnya seperti Chang (2003) mendefinisikannya sebagai keterlibatan ‘transnational corporations’ dan saling ketergantungan antar negara dalam pembangunan ekonomi. Dilain pihak Held dkk (dalam Gray dan Lawrence 2003: 17) menerjemahkannya sebagai proses pelebaran dan percepatan dari saling keterkaitan yang membentuk suatu jejaring dunia yang mencakup semua aspek kehidupan sosial, dari kebudayaan sampai dengan kejahatan, dan dari keuangan sampai spiritual.

Jadi globalisasi boleh dikatakan sudah masuk ke semua sendi-sendi kehidupan manusia di seluruh dunia ini yang mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama.

Sejarah Globalisasi

Globalisasi muncul sejak tahun 1960 yaitu dengan ditandainya dengan perubahan ekonomi internasional dari Multinational Corporations (MNCs) menjadi Transnational Corporations (TNCs) (Hirst dan Thompson 1997). Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan ini antara lain adalah berakhirnya perang dunia kedua, meningkatnya migrasi antar negara, penyebaran tenaga kerja dari satu negara ke negara lain serta saling ketergantungan perdagangan dari satu negara ke negara lainnya. Dalam perkembangannya TNCs ini mempunyai peran yang sangat kuat dalam perdagangan international dan aktifitas ekonomi lainnya. Sebagai contoh TNCs memperkuat Foreign Direct Investment (FDI) (Chang 2003) serta menciptakan tenaga kerja yang murah dan ‘a one-world market system’ atau sistem satu pasar global (Gray dan Lawrence 2003). Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat juga punya andil yang cukup besar dalam mendorong lahirnya globalisasi yang mengakibatkan perubahan ekonomi global. Menurut Teeple (2000) teknologi baru tersebut diciptakan oleh TNCs serta digunakan dalam aktifitas-aktifitas ekonominya. Dari sinilah awal dimulainya penyebaran neo-liberalisme ke negara-negara lainnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran dan meluasnya globalisasi. Faktor pertama adalah teknologi baru di bidang informasi teknologi, komunikasi dan transportasi. Era ini dimulai pada awal 1970-an ketika microelektronik, komputer dan bioteknologi ditemukan oleh para ahli (Teeple 2000). Sejak saat itu komunikasi antar lintas batas negara dapat dihubungkan dengan satelit dan kabel-kabel bawah laut yang fungsinya sebagai jejaring global (Rimmer dalam Rimmer ed. 1997: 96). Faktor kedua adalah peran pemerintah dalam mendukung kegiatan-kegiatan globalisasi. Baik di negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang, Pemerintah mempunyai peran yang cukup penting dalam mendukung aktifitas globalisasi yaitu melalui perannya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan.

Faktor lainnya adalah munculnya TNCs serta adanya dukungan dari World Trade Organization (WTO) dan organisasi dunia lainnya seperti PBB, Bank Dunia dan IMF. Singh (1999) berpendapat bahwa salah satu fungsi Bank Dunia dan IMF adalah mendorong negara-negara di dunia untuk menerapkan deregulasi dan restrukturisasi kebijakan financialnya menjadi ekonomi liberal.

Apa saja yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian lokal dan regional?

TNCs mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perekonomian suatu negara yang berdampak pada perekonomian lokal maupun regional. Ada beberapa alasan mengapa TNCs dapat berdampak pada perekonomian lokal dan regional. Pertama adalah TNCs dapat mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah TNCs lebih kaya dalam hal keuangan daripada yang dipunyai oleh negara-negara lainnya. Sebagai contoh pada tahun 1989, penjualan the US General Motor melebihi daripada Gross National Product (GNP) Belgia (Mulhearn dalam Bretherton dan Ponton ed. 1996: 185).

Faktor lainnya adalah TNCs mempunyai pengaruh yang kuat untuk menciptakan pasar dunia dengan menggunakan prinsip-prinsip liberal, seperti pasar bebas dan tenaga kerja yang murah. Disamping itu, dalam menjalankan bisnisnya TNCs didukung oleh WTO dan IMF dalam hal keuangan, hukum/peraturan dan hak-hak kepemilikan (O’Loughlin dkk dalam O’Loughlin dkk ed. 2004:6).

WTO juga mendukung dalam hal penetapan tarif barang dan jasa dalam kegiatan ekspor impor kepada pemerintah. Produksi dan distribusi barang ke seluruh penjuru dunia juga dibawah kontrolnya. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengikuti regulasi dari WTO ini agar produknya bisa masuk ke pasaran dunia. Dalam perdagangan dunia, WTO juga membuat beberapa persyaratan kepada pemerintah, seperti deregulasi di bidang ekonomi yang mendukung privatisasi, penurunan tarif perdagangan dan pengurangan subsidi (Choo 2000: 31).

Organisasi dunia lain yang membantu pertumbuhan TNCs adalah Bank Dunia, dan PBB. Dalam hal ini Bank Dunia bersama-sama dengan IMF bertanggungjawab dalam hal keuangan TNCs sedangkan PBB mempunyai peran dalam menyediakan dukungan di bidang hukum dan perundangan serta mengendalikan anggotanya dalam kegiatan globalisasi (Gray dan Lawrence 2003).

Informasi teknologi dan transportasi modern adalah aspek lain yang dapat mempengaruhi perekonomian lokal dan regional. Hal ini disebabkan teknologi moderen tersebut dapat menciptakan efisiensi dalam industrialisasi. Pengelolaan keuangannya akan lebih efektif dan efisien disamping meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya (Pilbeam 2005: 12). Nasabah bank dapat mentranfer dan menarik uangnya melalui internet banking atau mesin ATM dengan sangat cepat. Masyarakat sekarang dengan mudah dapat mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat melalui penggunaan teknologi moderen pesawat terbang. Barang-barang juga dengan mudah dikirim baik melalui udara maupun laut. Sebuah perusahaan juga dapat dengan mudahnya memutuskan pindah dari satu negara ke negara lain (Vaile 2000), bahkan jasa, modal maupun paham atau ide atau ilmu pengetahuan dapat dengan mudah melintas batas ke suatu negara.

Revolusi di bidang teknologi pertanian seperti penemuan bioteknologi juga dapat merubah aktifitas dan perilaku masyarakat. Bioteknologi merubah pertanian tradisional menjadi pertanian moderen, pola konsumsi makan juga berubah, demikian pula dengan kebudayaan.

Apa dampak positif dan negatifnya?

Pertama mari kita lihat dampak negatifnya terhadap perekonomian lokal dan regional. Dengan adanya globalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi beberapa wilayah khususnya di negara-negara yang sedang berkembang mengalami penurunan. Banyak industri kecil tidak dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar yang tergabung dalam TNCs. Dengan karakteristiknya seperti penggunaan teknologi tinggi dan modal yang kuat, TNCs dapat membuat kebangkrutan pada banyak industri-industri lokal maupun regional. TNCs melalui penggunaan teknologi moderennya seperti komputer dan robot akan menurunkan kuantitas pekerjanya karena tenaganya dapat digantikan oleh komputer dan robot (Teeple 2000). Hal ini akan mengakibatkan pengangguran dalam jumlah yang cukup besar.

Pengaruh peran IMF dan Bank Dunia yang mendukung perluasan TNCs juga dapat berdampak pada kemiskinan yang menimpa banyak orang. Sebagai contoh, melalui penawaran restrukturisasi kebijakan ekonominya kepada pemerintah, seperti penurunan subsidi di sektor pertanian, mengakibatkan banyak petani-petani tradisional yang kehilangan pekerjaannya karena industrialisasi telah menggantikannya. Pertanian tradisional tidak dapat berkompetisi dengan pertanian moderen. Chossudovsky (1997: 101-107) menggunakan Somalia sebagai contoh. Meskipun secara geografis Somalia tergolong kering namun negara tersebut dapat menyediakan cukup pangan bagi rakyatnya sampai sekitar tahun 1970-an. Kemudian pada awal tahun 1980, IMF dan Bank Dunia mengintervensi kebijakan pertanian Somalia yang mengakibatkan timbulnya krisis dibidang ini. Hal ini membawa Somalia ke dalam krisis hutang yang luar biasa. Produk-produk pertanian menurun secara dramatis serta digantikan dengan produk-produk impor dengan harga yang sangat tinggi dari sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis di Somalia. Pertama adalah adanya Bank Dunia yang mempromosikan privatisasi di sektor pertanian, seperti kesehatan hewan ternak dan komersialisasi air atau pengairan (Chossudovsky 1997). Hal ini mungkin menjadi bagian dari agenda Bank Dunia yang mempromosikan TNCs melalui isu ketahanan pangan dan privatisasi. Friedman (1993) dikutip dalam Gray dan Lawrence (2003: 31-32) berpendapat bahwa privatisasi di industri pertanian berhubungan dengan tujuan TNCs yang menarik perhatian masyarakat melalui isu-isu kesehatan makanan.

Hal lainnya adalah IMF dapat mengendalikan pemerintah untuk membuat deregulasi di kebijakan makro ekonomi, seperti restrukturisasi belanja pemerintah (Chossudovsky 1997). Intervensi IMF dan Bank Dunia mungkin tidak hanya dapat menyebabkan dampak negatif pada perekonomian lokal dan regional Somalia namun juga dapat menyebabkan meluasnya kelaparan dan perubahan pola kehidupan masyarakatnya dari tradisional menjadi gaya hidup moderen. Keadaan ini juga terjadi di Zimbabwe dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejadian serupa juga dialami oleh Indonesia. Indonesia menghadapi krisis ekonomi diakhir tahun 1997.

Sejak tahun 1970 Indonesia telah menerapkan kebijakan ekonomi liberal (Singh 1999: 86). Kemudian Indonesia melakukan deregulasi kebijakan ekonomi di akhir tahun 1980 dan awal 1990. Pada tanggal 23 Mei 1995, Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan WTO, AFTA dan APEC tentang deregulasi ekonomi. Karena perjanjian tersebut, pada tanggal 4 Juni 1996 Indonesia memutuskan untuk melakukan kebijakan deregulasi yang diberi nama ’Paket deregulasi Juni 1996’ (Brown dalam Sheridan ed. 1998: 193). Paket ini berisi regulasi penurunan tarif, restrukturisasi prosedur ekspor-impor, dan mendorong kebijakan industrilialisasi pada bidang-bidang tertentu. Dengan adanya paket deregulasi ini Indonesia memasuki babak baru privatisasi dan liberalisasi dimana dalam babak ini kewenangan BUMN menjadi berkurang.

Pada awal 1997 ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan baik. Namun pada bulan Juli 1997, Indonesia jatuh ke dalam krisis ekonomi yang sangat dalam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis yaitu: Pertama, pasar uang dunia mengalami fluktuasi yang sangat tinggi dan mudah dipengaruhi oleh sentimen pasar bebas. (Kindleberger 1989, Radelet dan Sachs 1998 dikutip di Hill 2000: 273). Yang kedua adalah adanya faktor eksternal khususnya dari ekonomi OECD seperti meningkatnya aliran modal dan bunga yang rendah yang mendorong pasar modal dunia lebih berfluktuasi sejak tahun 1990 (Hill 2000: 273). Krisis yang dialami Indonesia ini menyebabkan banyaknya pengangguran, meningkatnya kemiskinan bahkan polemik politik.

Korea adalah contoh lainnya yang mendapat dampak dari globalisasi. Meskipun secara ekonomi Korea jatuh kedalam krisis pada tahun 1997 s/d 1998, pertumbuhan ekonominya telah meningkat selangkah demi selangkah dan akhirnya bisa bangkit dari krisis. Menurut Hogan dan Abiko (dalam Scott dan Wellons ed. 1996: 130) bahwa Korea memulai membuka pasar modalnya pada tahun 1988 dan sejak itu kemudian ekonomi Korea menjadi liberal. Situasi ini mempengaruhi peningkatan investasi ke Korea. Namun setelah itu Korea mengalami krisis moneter. Melalui program recoverynya IMF, akhirnya Korea dapat keluar dari krisis tersebut (Cargill 2005).

Australia sebagai negara yang telah maju juga terkena dampak negatif dari globalisasi terutama terjadi di wilayah pedesaan. Menurut Tonts dalam Pritchard dan Mc Manus ed. 2000) hal ini terjadi ketika Australia tidak dapat menghindari dampak dari perubahan struktur ekonomi dunia dimana TNCs secara cepat menggantikan peran pemerintah dalam mengkontrol aktifitas ekonominya. Perubahan ini mendorong pemerintah Australia untuk memulai restrukturisasi kebijakan makro ekonominya seperti pengurangan intervensi di bidang ekonomi dan proteksionisme (Walmsley 1993 dikutip dalam Tonts 2000). Kemudian pemerintah menerapkan 3 (tiga) kebijakan strategis (Tonts dalam Pritchard dan Mc Manus ed. 2000: 62): Pertama adalah privatisasi pelayanan umum dan infrastruktur. Kedua adalah Rasionalisasi pelayanan umum dan infrastruktur; dan yang ketiga adalah pendelegasian tanggung jawab untuk penyediaan jasa kepada pemerintah daerah (Furuseth, 1998; Tonts dan Jones, 1997).

Strategi-strategi tersebut berdampak pada banyak wilayah di pedesaan Australia. Sebagai contoh, privatisasi Bank Commonwealth menyebabkan bank tersebut malakukan pengurangan subsidi pada wilayah-wilayah pedesaan. Akibatnya para petani kesulitan untuk mendapatkan kredit untuk kegiatan usaha taninya (Tonts dalam Pritchard dan Mc Manus ed. 2000). Kemudian Gruen dkk (dalam Mc Leod dan Garnaut ed. 1999: 207) menyatakan bahwa pada tahun 1980, liberalisasi di bidang keuangan menyebabkan kompetisi pada sistem perbankkan yang menyebabkan penurunan pada sistem tersebut pada akhir tahun 1980 dan awal 1990. Privatisasi di bidang transportasi dan komunikasi juga menyebabkan masyarakat pedesaan kehilangan kesempatannya untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Keputusan Western Australian Rail Services sebuah perusahaan kereta api di Western Australia, untuk memutus kontrak pemeliharaan dengan masyarakat pedesaan juga menyebabkan banyak pengangguran di wilayah tersebut karena perusahaan lebih suka untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dari Perth daripada dengan masyarakat setempat.

Namun demikian, globalisasi juga menyebabkan keuntungan dan manfaat bagi perekonomian lokal dan regional serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai contoh, dengan penerapan privatisasi dan liberalisasi, produk-produk pertanian Australia menghasilkan 3% dari total ekspor pertanian dunia (The Commonwealth of Australia 2003 dikutip dalam Core 2005: 3). Dalam bisnis telekomunikasi, Telstra sebuah perusahaan telekomunikasi Australia, juga menciptakan pasar yang kompetitif (Stoler 2005). Kondisi ini sangat menguntungkan bagi industri dan masyarakat karena harga yang kompetitif tersebut.

Bagaimana dengan Cina? Meskipun reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Cina menyebabkan kesenjangan pendapatan pada ekonomi regionalnya, reformasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut Zhou (dalam Benewick dan Wingrove ed. 1995: 145), Cina mereformasi ekonominya khususnya di bidang pertanian, kemudian industri dan akhirnya pada seluruh sektor ekonominya pada akhir tahun 1970. Kemudian pada bulan Maret 1989, pemerintah Cina memperkenalkan ‘resolusi terhadap kebijakan industri’. Kebijakan ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi karena mengatur kebijakan-kebijakan di sektor industri, seperti industri berteknologi moderen, bioteknologi, komunikasi dan transportasi. Hal ini menyebabkan ekonomi Cina telah menjadi global dan lebih terbuka terhadap dunia. Reformasi ini juga dapat meningkatkan Gross National Product (GNP) Cina sebesar 9% per tahun antara tahun 1979 dan 1992. Menurut Yang (1995), agenda ekonomi di Cina dapat merubah agenda perekonomian pada tingkat lokal dan pemerintah pusat. Pemerintah lebih mempunyai kemauan untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam mendorong aktifitas pasar daripada sebelumnya. Perubahan ini juga menciptakan pembangunan perekonomian yang lebih baik tidak hanya untuk sektor swasta saja namun juga untuk wilayah pedesaan termasuk masyarakatnya. Oleh sebab itu the OECD (2005) menyebutkan bahwa ekonomi Cina cenderung stabil sekitar 9,5% dalam dua dekade terakhir ini. Pertumbuhan ini menyumbangkan penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Keterbukaan ekonomi Cina telah menjadikannya sebagai bagian dari perekonomian dunia. Situasi ini terjadi karena peran penting reformasi ekonomi di Cina. Sektor swasta dapat dengan bebas menanamkan modalnya di banyak sektor industri.

Kesimpulan

Banyak para ahli berpendapat bahwa pertumbuhan globalisasi termasuk TNCs telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan kebanyakan dari negara-negara di dunia tidak dapat menghindarinya khususnya untuk negara-negara yang sedang berkembang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerimanya (Chang 2003: 269). Dalam hal ini, organisasi-organisasi dunia seperti WTO, Bank Dunia dan IMF mempunyai peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan globalisasi. Disamping itu, kebanyakan negara-negara mempunyai pola yang sama dalam proses globalisasi. Pertama, banyak negara yang memulainya dengan mereformasi ekonominya sebagai proses global pada tahun 1970. Setelah itu, pada tahun 1980 s/d 1990 pertumbuhan ekonominya menjadi sangat cepat dan baik. Selanjutnya pada tahun 1997 negara-negara tersebut mengalami krisis ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia dan Somalia yang tidak siap khususnya pada sumberdaya manusia (SDM)-nya untuk menerima globalisasi, telah jatuh kedalam krisis yang dalam dan berkepanjangan. Yang lainnya seperti Cina dan Korea meskipun mendapatkan dampak negatif di tengah perombakan ekonominya, akhirnya mereka dapat melewatinya dan tumbuh menjadi negara yang kuat perekonomiannya.

Penutup

Banyak pelajaran yang kita dapatkan apabila kita mempelajari globalisasi lebih mendalam. Salah satunya adalah kita akan lebih mengerti tentang perkembangan ekonomi, sosial dan politik dunia. Kita juga akan lebih paham mengapa Indonesia dapat jatuh ke dalam krisis dan terjerat hutang yang sangat besar sehingga sampai sekarang pengangguran dan krisis-krisis yang lainnya masih kita rasakan. Dengan memetik pelajaran tersebut kedepannya kita akan lebih mudah mengantisipasinya sehingga Indonesia tidak akan mengalami krisis yang sama. Sebenarnya yang kita perlukan dalam menghadapi globalisasi adalah kesiapan kualitas sumberdaya manusianya. Kita memerlukan kualitas SDM yang sangat tinggi baik dari kecerdasan intelektualnya (IQ), emosinya (EQ) maupun spiritualnya (SQ) sehingga kita dapat bersaing di arena global ini.

Artikel ini merupakan ‘oleh-oleh’ dari penulis yang penulis dapatkan sewaktu penulis melakukan tugas belajar di Australia. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan pada artikel ini. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bibliography

Brown, C. (1998) Indonesia: the changing balance of commercial power? In Emerging economic systems in Asia: a political and economic survey, ed. Kyoko Sheridan. St Leonards NSW: Allen & Unwin.

Burgmann, V. (2003) Power, profit and protest: Australian social movements and globalization. Crows Nest, N.S.W: Allen and Unwin.

Cargill, T.F. (2005) A tale of two monetary policies: Korea and Japan [online]. Available: http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2005/el2005-07.html [Accessed 18 October 2005].

Chang, H.J. (2003) Globalisation, economic development, and the role of the state. London: Zed Books.

Choo, M.G. (2000) The new Asia in global perspective. London: MacMillan Press Ltd.

Chossudovsky, M. (1997) The globalisation of poverty: impacts of IMF and World Bank reforms. London: Zed Books Ltd.

Core, P. (2005) Perspectives on globalisation’s challenges to agricultural education [online]. Available: http://www.aciar.gov.au/web.nsf/att/ACIA-6GE25P/ $file/Speech%20-%20China%20Globalisation%20CAU%20with%20slides.pdf [Accessed 18 October 2005].

De Kock, P. (2003) Globalisation: investigating the concept [online]. Available: http://www.buildnet.co.za/akani/2005/mar/pdfs/akani_globalisation02.pdf [Accessed 9 October 2005].

Economic Planning Advisory Commission (1995) Globalization: issues for Australia. Papers and proceedings from an Economic Planning Advisory Commission seminar, Canberra September 15, 1994. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Gray, I. and Lawrence, G. (2003) A future for regional Australia: escaping global misfortune. Cambridge: Cambridge University Press.

Gruen, D., Gray, B., Stevens, G. (1999) Australia. In East Asia in crisis from being a miracle to needing one?, ed. Ross H. McLeod and Ross Garnaut. London and New York: Routledge.

Hill, H. (2000) The Indonesian economy. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Hirst, P. and Thompson, G. (1997) Globalization in question: the international economy and the possibilities of governance. Cambridge, UK: Blackwell Publishers.

Hogan, J.R. and Abiko, Y. (1996) Financing capital market intermediaries in Korea. In Financing capital market intermediaries in East and Southeast Asia, ed. Hal S. Scott and Philip A. Wellons. The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.

McLeod, R.H. (1999) Indonesia. In East Asia in crisis from being a miracle to needing one?, ed. Ross H. McLeod and Ross Garnaut. London and New York: Routledge.

Midmore, P. (2000) Globalisation and the rural economy [online]. Available: http://www.aber.ac.uk/smba/docs/public/research/reps2001/rp2001-17.pdf [Accessed 9 October 2005].

Mulhearn, C. (1996) Change and development in the global economy. In Global politicts an introduction, ed. Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd.

Nissanke, M. and Thorbecke, E. (2005) Channel and policy debate in the globalization-inequality-poverty-nexus [online]. http://www.eldis.org/cf/search/disp/DocDisplay.cfm?Doc=DOC19520&Resource=f1poverty

[Accessed 18 October 2005].

OECD (2005) Economic Survey of China 2005: Executive Summary [online]. Available: http://www.oecd.org/document/45/0,2340,en_2649_201185_35344877_1_1_1_1,00.html [Accessed 18 October 2005].

O’Loughlin, J., Staeheli, L., Greenberg, E. (2004) Globalization and its outcomes: an introduction. In Globalization and its outcomes, ed. John O’loughlin, Lynn Staeheli, Edward Greenberg. New York: The Guilford Press.

Pilbeam, K. (2005) Finance and financial markets. New York: Palgrave Macmillan.

Potter, J. (2001) Devolution and globalisation: implications for local decision-makers. Paris: OECD.

Rimmer, P.J. (1997) Global network firms in transport and communications: Japan’s NYK, KDD and JAL? In Pacific Rim development: integration and globalisation in the Asia-Pacific economy, ed. Peter J. Rimmer. St Leonards, NSW: Allen & Unwin.

Singh, K. (1999) The globalisation of finance: a citizen’s guide. London and New York: Zed Books Ltd.

Siwatibau, S. (2001) Changes to the international monetary system and the role of outsiders. Social welfare and social development in the new millennium: Selected papers from the 28th ICSW Asia and Pacific Regional Conference, Sydney September 14-17, 1999. Strawberry Hills, NSW: Australian Council of Social Service.

Stoler, A.L. (2005) Globalisation gains and strains in 2005 [online]. Available: http://www.iibel.adelaide.edu.au/docs/NZIIA_210905FINAL.pdf [Accessed 18 October 2005].

Teeple, G. (2000) Globalization and the decline of social reform: into the twenty- first century. Ontario, Canada: Aurora; New York: Garamond Press & Humanity Books.

Tonts, M. (2000) The restructuring of Australia’s rural communities. In Land of discontent: the dynamics of change in rural and regional Australia, ed. B. Pritchard and P. McManus, Sydney: UNSW Press.

Vaile, M. (2000) The practical benefits of globalisation and the new economy.
Presentation at the Trade Minister’s Luncheon, Business Club Australia, Wharf 7 Darling Harbour [online]. Available: http://www.austrade.gov.au/corporate/layout/0,,0_S1-1_CORPXID0015-2_-3_PWB1147131-4_-5_-6_-7_,00.html [Accessed 18 October 2005].

Weeks, W. (2003) Globalisation and community practice. In Community practices in Australia, ed. Wendy Weeks, Lesley Hoatson, and Jane Dixon. Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.

Yang, D.L. (1997) Beyond Beijing: liberalization and the regions in China. London: Routledge.

Young, S. (1995) Private business and economic reform in China. New York: An East Gate Book.

Zhou, X.Z (1995) Industry and the urban economy. In China in the 1990s, ed. Robert Benewick and Paul Wingrove. London: Macmillan Press Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: